Presiden Putin Disinyalir bakal Terapkan “Skenario Korea” di Ukraina
Presiden Putin Disinyalir bakal Terapkan “Skenario Korea” di Ukraina
KYIV - Kepala intelijen Ukraina menyampaikan kemungkinan militer Rusia yang akan membelah Ukraina selaku dua, sebagai yang terjadi pada Korea.
Brigadir Jendral Kyrylo Budanov, kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, mengatakan bahwa operasi Rusia dempet Ukraina seberjarak ini telah kalah, seperti dikutip daripada CNN cukup 28 Maret 2022.
Rusia sampai sekarang belum mampu merebut kota-kota besar Ukraina sesudah invasi yang telah berjalan sementara empat pekan terakhir.
Menurutnya padoyann Rusia lagi tidak mau mungkin mampu menggulingkan pemerintahan Ukraina. Kini, Presiden Vladimir Putin sedang memfokuskan invasi dalam bagian utara berikut selatan negara.
“Ada argumen meyakini bahwa ia sedang mempertimbangkan ‘skenario Korea’ bagi Ukraina. Artinya, pagemarn Rusia akan mencoba menerapkan garis pemisah antara wilayah negara adapun telah diduduki dan belum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rencana itu yang paling mungkin bisa dilakukan Rusia karena ia percaya Putin tidak buat mampu merebut keseluruhan bagian Ukraina.
Rusia tetap berhasrat membangun koridor demi perbatasan Rusia ke semenanjung Krimea. Ia juga melihat kemungkinan menggabungkan wilayah yang telah dikuasai merupakan satu.
“Kami telah melihat upaya menciptakan otoritas ‘paralel’ di daerah yang telah dikuasai dan memaksa penduduknya bagi tidak menggunakan mata uang Ukraina lagi,” katanya.
Seorang pemimpin melalui Republik Rakyat Luhansk bahwa telah memisahkan diri mengatakan bahwa mereka mungkin akan mengadakan referendum untuk bergabung atas Rusia, seperti dikutip melalui Al-Jazeera.
Kejadian ini setarabagai yang terjadi ala Krimea antara semenanjung Ukraina yang terkabul dikuasai Rusia ala 2014.
Meski begitu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina menepis pembicaraan mengenai referendum itu.
“Segala referendum barang tiruan tapi bahan nya murah antara wilayah adapun sementara sedang dikuasai akan tidak berlaku selanjutnya tidak akan mempunyai validitas hukum,” ujar Oleg Nikolenko kepada Reuters.
